Analisis Terhadap Diaspora dan Revolusi Payung Hongkong

By | August 13, 2015

Banyak revolusi di dunia ini memiliki identitas yang selaras dengan momentum, dan kemudian mampu menorehkan tinta sejarah yang nantinya akan mempengaruhi peradaban dan perkembangan politik baik secara lokal maupun global, sebut saja seperti Revolusi Bolshevik (1917) di tanah Russia, Revolusi Anyelir (1974) di Portugal ataupun Revolusi Oranye di Ukraina (2004). Begitupun dengan Hongkong yang sudah banyak diberitakan oleh media massa tentang kondisi sekarang ini –saat tulisan ini dibuat– dengan diwarnai aksi besar-besaran menuntut demokrasi penuh memilih pemimpin Hongkong tanpa campur tangan Tiongkok yang bernama Revolusi Payung. Yang terjadi di Hongkong merupakan aksi demonstrasi pro-demokrasi yang dilakukan karena sebelumnya rakyat Hongkong di tahun 2012 dijanjikan apa yang disebut “universal suffrage”  atau hak pilih langsung di tahun 2017 yang pada akhirnya dikhianati oleh pemerintahan Tiongkok.[1]

Adaptasi penggunaan payung merupakan sarana penutup diri dari panasnya yang menyengat mengingat cuaca di Hongkong yang tidak dapat di prediksi berkisar antara bulan Juni hungga Desember dalam aksi demo yang menentang kebijakan pemerintah pusat di Beijing yang menghapus pemilihan kepala pemerintahan Hongkong secara langsung. Hal ini ditambah dengan skala demonstrasi yang besar dapat memungkinkan polisi bersikap represif dengan menggunakan gas air mata hingga meriam air untuk menahan dan menghentikan serangan dari demonstran, sehingga payung digunakan sebagai alat perlindungan diri. Payung berubah dari sebuah alat untuk melindungi diri dari hujan dan panas hingga menjadi alat perlindungan dari represi polisi yang kemudian menjadi simbol revolusi Hongkong. Payung dengan cepat muncul sebagai simbol unjuk rasa yang digunakan sebagai pelindung para pengunjuk rasa secara sporadis yang kemudian aksi demo yang dilakukan ribuan warga ini dijuluki sebagai “revolusi payung”.

Revolusi payung yang terjadi di Hongkong dimotori oleh gerakan pro-demokrasi Occupy Central yang dipimpin oleh Benny Tai, profesor ilmu hukum di Universitas Hongkong; Kelompok Scholarism yang dipimpin oleh Joshua Wong, mahasiswa yang berumur 17 tahun; Federasi Siswa Hongkong (HKFS) yang dipimpin oleh Alex Chow Yong-Kang, mahasiswa sosiologi dan literatur Universitas Hongkong; Mahasiswa-mahasiswa yang belum terorganisir oleh gerakan manapun maupun yang terorganisir dibawah panji aliansi gerakan mahasiswa; Aliansi antara PKC dan kaum kapitalis Hongkong;  dan warga yang simpatik dengan konsepsi pro-demokrasi.

Faktor penyebab revolusi payung ini terjadi karena beberapa alasan yang mendukung sehingga  terjadi. Hal ini kemudian dijelaskan dengan menggunakan ukuran tingkatan-tingkatan analisis yang diuraikan menjadi berdasar tingkat analisis individu, tingkat analisis negara dan tingkat analisis global.

Tingkat Analisis Individu

Gerakan Pro-Demokrasi Occupy Central dan aliansi gerakan mahasiswa tentu meninjau peristiwa Tiananmen 1997 dan menganggap ini merupakan sisi buruk Cina yang disorot dunia. Mengenang Tiananmen, tentu orang tidak akan lupa pada gambar seorang pemuda tak dikenal dengan gagah menghadang sebarisan tank militer. Awalnya, Tiananmen adalah aksi solidaritas atas kematian Hu Yaobang, tokoh reformis Cina yang juga mantan Sekjen Partai Komunis Cina. Aksi damai ini kemudian berujung bentrok, ketika para pemrotes membuat tiruan patung Liberty yang kemudian dihadapkan dengan gambar Mao Zedong, Pemimpin Kharismatis Revolusi Cina.

Tidak mengherankan jika di tengah aksi demo damai yang dilancarkan kelompok pro-demokrasi, masih terus terdengar bisikan “Awas Tiananmen Kedua”. Sehingga tentu hal ini membuat para pendemo terus waspada, sebagian lainnya mundur teratur seiring makin kerasnya otoritas keamanan Hongkong.[2]

Lepas dari konteks peristiwa Tiananmen saat itu, tentu warga Hongkong tetap meyakini, Beijing adalah “penegak hukum” yang siap mengambil segala tindakan apa pun untuk menghentikan setiap ekspresi kemerdekaan. Kendati, untuk itu harus melakukan tindakan ekstrim. Hal ini didukung dengan tingginya tingkat kesadaran politik dikalangan pemuda Hongkong melalui isu pendidikan kewarganegaraan[3] dan arus globalisasi perkembangan demokrasi di era digital. Sebagai akibat dari kemajuan perkembangan teknologi komunikasi dan informasi, demokrasi bergerak dengan melibatkan bentuk jaringan sosial melalui perubahan-perubahan yang bersifat online. Atau melalui media internet yang kemudian disebut dengan jejaring sosial. Tentu hal ini dapat diterima dan berkembang di Hongkong mengingat kebijakan mengenai teknologi informasi lebih toleran ketimbang Daratan Cina.

Tingkat Analisis Negara

Jika menapaktilasi sejarah, Saat Hongkong diserahkan kepada Cina oleh Inggris pada 1997, Cina menerapkan kebijakan “Satu Negara, Dua Sistem”. Sistem ini dijanjikan akan menjamin hak otonomi Hongkong terkait sistem politik dan ekonomi hingga 2047[4]. Dengan penerapan “Satu Negara, Dua Sistem” ciptaan Deng Xiaoping, tentu Hongkong menikmati otonomi terkait sistem hukum, mata uang, bea cukai, imigrasi, dan beberapa peraturan lainnya. Beijing hanya mengurusi pertahanan nasional dan hubungan diplomatik. Hal ini membuat  Hongkong yang lebih tertata dari Cina saat diserahkan Inggris, mampu tumbuh menjadi kawasan industri karena didukung dengan kebijakan negara yang pro terhadap globalisasi. Bahkan, Hongkong mendukung perekonomian Cina lewat program perumahan. Cina pun menjanjikan pemilihan langsung untuk menentukan pemimpin Hongkong pada 2017. Namun, Cina mengingkari janjinya dengan keputusan kandidat Kepala Eksekutif Hongkong akan dipilih oleh 1.200 panitia National People’s Congress (NPC) China yang pro-Beijing. Sehingga asumsi penulis adalah rakyat Hongkong merasa dibohongi mengenai referendum terhadap Hongkong.

Faktor penentu lainnya adalah adanya persaingan dengan Shanghai. Hongkong tahun ini kembali dinobatkan sebagai wilayah dengan ekonomi paling bebas di dunia. Sebuah gelar yang sudah melekat dengan kota ini selama 20 tahun. Demikian menurut indeks kebebasan ekonomi yang dirilis Heritage Foundation dan Wall Street Journal setiap tahun. Hongkong juga menjadi tujuan investasi utama para pengusaha China. Menurut Kementerian Ekonomi dan Perdagangan China, hampir 60 investasi Negeri Tirai Bambu ditujukan atau dikucurkan lewat Hongkong.

Pada saat yang sama, Beijing juga mencoba mempertahankan kendalinya atas sumber-sumber perekonomian. Sayangnya, lambannya reformasi di Zona Perdagangan Bebas (FTZ) Shanghai mengecewakan berbagai perusahaan asing. Ironisnya, China yang menjadi induk Hongkong saat ini hanya menempati peringkat ke-137 dalam indeks kebebasan ekonomi itu. Menurut para analis, sistem hukum Hongkong yang transparan dan adil menjadi kunci hubungan antara China dan komunitas finansial global.

 

Tingkat Analisis Global

Tak dapat dipungkiri, bahwa kepopuleran situs jejaring sosial atau social networking di era globalisasi saat ini telah menjadi sebuah fenomena tersendiri. Situs jejaring sosial pun semakin populer dan akrab dalam pergaulan hidup masyarakat. Oleh sebab itu, dalam rangka mendorong ke arah demokratisasi politik  para politisi sudah seharusnya bisa memanfaatkan media jaringan sosial di internet guna menyampaikan gagasan, tindakan, serta melakukan aktivitas politik lain untuk pembinaan konstituen dan masyarakat luas.

Dahsyatnya situs jejaring sosial khususnya Facebook dan Twitter ditengarai memiliki peran penting dalam gerakan revolusioner di Mesir dan Tunisia yang sukses beberapa waktu yang lalu. Kedua situs jejaring sosial terpopuler ini berperan dalam menyebarkan informasi dan membantu para organisator merencanakan aksi protes mereka. Dipelopori para aktivis kaum muda, berpendidikan, dan melek internet (serta menganggur), mereka menggunakan teknologi sosial untuk membantu memobilisasi massa dalam menggulingkan rezim-rezim lama dan tidak lagi cocok untuk membangun pemerintahan demokrasi baru.

Tentu globalisasi secara langsung mempengaruhi perkembangan pergerakan dan kesadaran masyarakat atas hak khusus dan kekuatannya terhadap negara. Sehingga penulis mengasumsikan bahwa paham globalisasi demokrasi di era digital merupakan angin perubahan terhadap pandangan masyarakat bersifat progresif tanpa melalui revolusi. Faktor lainnya adalah Hongkong dapat diterima dunia karena dalam penggunaan bahasa Inggris yang luas di kalangan warga sehingga menjadi faktor penopang arus globalisasi dalam hal kepariwisataan. Hal ini menimbulkan intuisi-intuisi terhadap demokratisasi di Hongkong. Sehingga perkembangan demokrasi tidak lagi semata-mata dipengaruhi oleh jaringan sosial yang bersifat konvensional. Jaringan konvensional dimaksud adalah melalui pertemuan-pertemuan tatap muka. Atau perkumpulan-perkumpulan organisasional — melalui dunia nyata.

 

 

Referensi

[1] http://polhukam.kompasiana.com/politik/2014/09/30/3-kesamaan-demonstrasi-hongkong-dan-uu-pilkada-dprd-677515.html?utm_source=WP&utm_medium=box&utm_campaign=Ktswp, diakses pada tanggal 6 Oktober 2014

[2] http://www.nefosnews.com/post/berita-analisa/revolusi-payung-hong-kong-tak-ada-hu-yaobang, diakses pada tanggal 6 Oktober 2014

[3] Koran Tempo, 1 Oktober 2014, hlm. 29

[4] Koran Tempo, 6 Oktober 2014, hlm. 29

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *